AMBON – Sudah menjadi tanggung jawab pihak penyelenggara, untuk menghasilkan peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berkualitas dan professional. Begitu pula dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Maluku, melalui pola baru yang diterapkan tentunya sangat diharapkan dapat menghasilkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang professional.
Di depan seluruh peserta Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, mengawali Tahun 2018, Kepala BPSDM Maluku Syuryadi Sabirin menegaskan peserta diklat dapat membuat sebuah proyek perubahan.
“Terhadap Diklat PIM III, saya yakin ada yang sudah pernah melaksanakan Diklat PIM IV pola baru, dan ada yang sudah datang lagi saat ini. Yang sudah berpengalaman dengan PIM IV, saya yakin sudah paham tentang proyek perubahan. Bagi yang belum tentu memulai dari nol,” kata Sabirin saat membuka membuka Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III Angkatan XIII Bagi PNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan dan Kota Ambon Tahun 2018, di Aula BPSDM, Senin (12/3).
Untuk menghasilkan yang terbaik, tentu Sabirin berkeinginan agar peserta Diklat PIM III Angkatan XIII dapat belajar dari pengalaman rekan-rekan peserta diklat sebelumnya yang telah menggunakan pola baru.
“Banyaklah bercerita dengan teman-teman yang sudah melaksanakan, diklat pola baru membuat sebuah proyek perubahan,” pintanya.
Catatan penting untuk peserta Diklat PIM III kata Sabirin, bahwasannya, pemerintah pusat, melalui roadmap MenPAN-RB, di Tahun 2025 harus bisa mencapai ASN Profesional.
“Dalam roadmap tersebut, ASN sudah professional di tahun 2025, itu roadmapnya seperti itu. Secara garis besarnya ASN yang professional itu adalah ASN yang melayani, ASN yang punya integritas, ASN yang punya kreatifitas dan ASN yang punya inovasi. Itu target 2025 ASN yang professional,” tegas Sabirin.
Mengapa harus professional ? sejauh ini, kinerja ASN , terutama kreatifitas dan integritas, berada jauh dibawah pegawai swasta.
“Kalau dibanding-banding, pegawai itu, ada swasta, ada BUMN, ada birokrasi. Ternyata swasta dari sisi integritas, disiplin kemudian kreatifitas dan inovasi, mereka diatas rata-rata dibandingkan dengan ASN. BUMN juga diatas rata-rata. Kita ASN dibawahnya sama sekali. Oleh sebab itu diklat pola baru, ingin mewujudkan ASN yang berintegritas dan professional. Dengan mengharuskan, bapak/ibu membuat proyek perubahan,” jelasnya.
Sabirin menegaskan, proyek perubahan yang dimaksud, ialah, bagaimana peserta harus, punya kreatifitas terhadap kedudukan mereka di masing-masing bidangnya. Tidak hanya itu, pada bidang masing-masing pun, peserta menunjukan bagaimana berinovasi pada bidang tersebut.
“Harus ada pemikiran tentang itu sekarang. Kreatif dan inovatif,” tegasnya.
Sabirin mencontohkan bagaimana pihak swasta berkembang pesat seperti Telkomsel, dan perkembangan handphone dari zaman ke zaman. Perkembangan yang mendapat tempat dihati masyarakat itu, karena mereka sebagai pihak swasta mampu menuangkan ide kreatif dan inovatif, ditengah persaingan yang kuat.
“Kalau dibandingkan dengan kinerja kita, berapa tahun organisasi dibentuk di Kabupaten/kota, lalu apa yang sudah berubah disitu. Tidak ada perubahan! Yang ada perubahan hanya datang lihat DPA lalu mana daging dan mana tulangnya. Ya¸ disisi lain tuntutan masyarakat semakin dinamis, lalu kita anggap masyarakat sebagai objek yang dipermainkan. Padahal kita kerja itu untuk melayani masyarakat. Yang dibilang sama Jokowi, ya harus menghadirkan pemerintahan ditengah-tengah masyarakat,” tandasnya.
Ia mengharapkan agar peserta diklat PIM III, tidak menjadi bagian dari ASN yang hanya suka mencari kambing hitam ketimbang kambing putih. Dalam artiannya, peserta Diklat PIM III harus kreatif dan inovatif, bukan sebaliknya menumpahkan kesalahan yang diperbuat bagi orang lain.
“Memang beda dulu dan sekarang,” tambahnya.
Adapun penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III, diikuti oleh 40 orang, selama 98 hari, yakni sejak 12 Maret 2018 hingga 22 Juni 2018. (*)